SOP

diterbitkan oleh: Admin PPID Bawaslu Jambi February 27, 2020

SOP DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BAWASLU

1SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIPIkon PDF Unduh (1.97 MB)
2SOP Pendukumentasian Informasi PublikIkon PDF Unduh (1.46 MB)
3SOP Pendukumentasian Informasi yang DikecualikanIkon PDF Unduh (1.51 MB)
4SOP Pendokumentasian Informasi yang DikecualikanIkon PDF Unduh (738.4 KB)
5SOP Uji KonsekuensiSOP Uji KonsekuensiIkon PDF Unduh (1.84 MB)
6SOP Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian InformasiSOP Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian InformasiIkon PDF Unduh (1.63 MB)
7SOP Penanganan KeberatanSOP Penanganan KeberatanIkon PDF Unduh (1.32 MB)
8SOP Penangan Sengketa Informasi melalui mediasi non litigasiSOP Penangan Sengketa Informasi melalui mediasi non litigasiIkon PDF Unduh (518.69 KB)
9SOP Pelayanan InformasiSOP Pelayanan InformasiIkon PDF Unduh (1.74 MB)
10SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RISOP Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RIIkon PDF Unduh (457.03 KB)

BERIKUT INI ADALAH SOP DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BAWASLU

  1. SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
  2. SOP DAFTAR INFORMASI PUBLIK
  3. SOP PENGUMPULAN, PENGELOLAAN, DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI
  4. SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI MELALUI ADJUDIKASI NON LITIGASI
  5. SOP PENANGANAN KEBERATAN
  6. SOP KLASIFIKASI INFORMASI
  7. SOP UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
  8. SOP PENANGANAN PENGUJIAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK KEPEMILUAN
  9. SOP PELAYANAN INFORMASI KEPEMILUAN
  10. SOP INFORMASI DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C1-KWK PLANO YANG DIKECUALIKAN
  11. SOP INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG DIKECUALIKAN

PENGELOLAAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

1. Panduan gerakan pengawas partisipatif PemiluLihat
2. Panduan pembentukan Saka Adyasta PemiluLihat
3. Panduan Pojok PengawasanLihat
4. Panduan Pusat Pengawasan PartisipatifLihat
5. Panduan pembentukan Bawaslu Kabupaten / KotaLihat
6. Pedoman Pengelolaan OrganisasiLihat
7. Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai HonorerLihat
8. Pedoman Tata Naskah DinasLihat
9. Pedoman Tata Tertib PegawaiLihat

PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1. Petunjuk Teknis dan SOP Tata cara pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertemuan  atau rapat di luar kantorLihat
2. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIPLihat
3. Petunjuk Tata Kelola Kegiatan Pertemuan RapatLihat
4. SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan anggaran di Lingkungan BawasluLihat
5. SOP Penatausahaan Barang Milik NegaraLihat
6. SOP Pengumuman lelang dan Penerimaan Dokumen PenawaranLihat
7. SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan PengadaanLihat
8. SOP Persuratan dan ArsipLihat

PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Pedoman Pengeloaan Dana Hibah PilkadaLihat
2. Pedoman Pengeloaan KeuanganLihat
3. Pedoman Perjalanan DinasLihat
4. SOP Mekanisme Penggunaan AnggaranLihat
5. SOP tata cara pertanggungjawaban KeuanganLihat
SOP Pelayanan Informasi PublikUnduh / Lihat
SOP Penanganan Keberatan Informasi PublikUnduh / Lihat
SOP Penanganan Sengketa Informasi PublikUnduh / Lihat
SOP Pendokumentasian Informasi Publik DikecualikanUnduh / Lihat
SOP Pendokumentasian Informasi PublikUnduh / Lihat
SOP Penyusunan Daftar Informasi PublikUnduh / Lihat
SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi PublikUnduh / Lihat

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat

Ikon PDFInformasi tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang.pdf

Regulasi Keterbukaan Informasi Publik

JudulTentangBerkas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008Keterbukaan Informasi PublikLihat
Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar NegeriLihat
Perki No 1 Tahun 2010Standar Layanan InformasiI Publik Lihat
Perki No 1 Tahun 2013Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Lihat
Perki No 1 Tahun 2017Pengklasifikasian Informasi Publik Lihat
PP No 61 Tahun 2010Standar Layanan Informasi Publik Lihat
Perki No 1 Tahun 2014Standar Layanan dan Prosedur Penyelesian Sengketa Informasi PemiluLihat
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem ElektronikLihat
SOP Pelayanan InformasiLihat
SOP Pelayanan Informasi KepemiluanLihat
SOP Penanganan Keberatan InformasiLihat
SOP Penanganan Keberatan Informasi KepemiluanLihat
SOP Penyelesaian Sengketa InformasiLihat
SOP Klasifikasi InformasiLihat
SOP Uji KonsekuensiLihat
SOP Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian InformasiLihat
Surat Edaran Optimalisasi Keterbukaan Informasi Bawaslu ProvinsiLihat
SK PPIDLihat
Penetapan PPID Bawaslu tentang Klasifikasi Informasi DikecualikanLihat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008Keterbukaan Informasi PublikLihat
Perki No 1 Tahun 2010Tentang Standar Layanan Informasi PublikLihat
Perki No 1 Tahun 2013Prosedur Penyelesaian Sengketa InformasiLihat
Perki No 1 Tahun 2019Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan PemilihanLihat
Perki No 1 Tahun 2017Tentang Pengklasifikasian Informasi PublikLihat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009Tentang Pelayanan PublikLihat
Undang-Undang No 43 Tahun 2009Tentang KearsipanLihat
PP No 61 Tahun 2010TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Lihat
PP No 28 Tahun 2012Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang KearsipanLihat
PP No 96 Tahun 2012Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan PublikLihat
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem ElektronikLihat

Regulasi Keterbukaan Informasi Publik

JudulTentangBerkas
Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar NegeriLihat
Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2015Tentang Pola Klasifikasi ArsipLihat
Perbawaslu No. 21 Tahun 2014Tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan UmumLihat
SOP Keberatan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RISOP Keberatan informasi Kepemiluan di Bawaslu RILihat
SOP Klasifikasi InformasiLihat
SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RISOP Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RILihat
SOP Pelayanan InformasiSOP Pelayanan InformasiLihat
SOP Penangan Sengketa Informasi melalui mediasi non litigasiSOP Penangan Sengketa Informasi melalui mediasi non litigasiLihat
SOP Penanganan KeberatanSOP Penanganan KeberatanLihat
SOP Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian InformasiSOP Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian InformasiLihat
SOP Uji KonsekuensiSOP Uji KonsekuensiLihat
Perma No. 2 Tahun 2011 (Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan)Perma No. 2 Tahun 2011 (Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan)Lihat
Surat Edaran Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Di Bawaslu ProvinsiLihat
SOP Pendokumentasian Informasi yang DikecualikanLihat
Surat Edaran Peningatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan dan Keterbukaan Informasi PublikLihat
Surat Edaran Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu ProvinsiSurat Edaran Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu ProvinsiLihat
Surat Edaran Tentang Peningkatan Pengelolaan Dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten /KotaSurat Edaran Tentang Peningkatan Pengelolaan Dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten /KotaLihat
Surat Edaran Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Bawaslu ProvinsiSurat Edaran Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Bawaslu ProvinsiLihat
Rancangan Perbawaslu
Rancangan Perbawaslu Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 2019Lihat
Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 (Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten Kota)Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota Lihat
Surat Edaran Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/KotaSurat Edaran Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/KotaLihat
SOP Pendukumentasian Informasi yang DikecualikanLihat
SOP Pendukumentasian Informasi PublikLihat
SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIPLihat
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMTENTANG INFORMASI MEMORANDUM ATAU SURAT-SURAT ANTAR BADAN PUBLIK ATAU INTRA BADAN PUBLIK YANG MENURUT SIFATNYA DIRAHASIAKAN YANG DIKECUALIKAN Lihat
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMTENTANG INFORMASI PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN PEMILU/PEMILIHAN YANG DIKECUALIKAN Lihat
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMTENTANG INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN YANG DIKECUALIKAN Lihat

Kata Kunci :

Jl. Slamet Riyadi No. 7 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin (Belakang Kantor Dinas Dukcapil) Kota Jambi Kode Pos : 36122
0741-60215
0811-7424-375
bawaslujambi@gmail.com
Facebook Fanpage : Bawaslu Provinsi Jambi
Instagram : bawaslu_provinsi_jambi
Twitter : @JambiBawaslu
Youtube : Humas Bawaslu Jambi